SAMARINDA.nusantaranews.info– Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, dr. Hj. Sri Puji Astuti, menyoroti masih terbatasnya anggaran yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam menjalankan berbagai program pembangunan keluarga.
Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama meski DPPKB memiliki banyak program yang menyentuh langsung masyarakat.
Hal tersebut disampaikan usai rapat pembahasan bersama DPPKB di Kantor DPRD Kota Samarinda, Senin (13/07/2026). Selain mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2026, rapat juga membahas rencana kerja DPPKB untuk tahun anggaran 2027.
“Permasalahan utamanya memang anggaran. Dari APBD, sebagian besar digunakan untuk gaji, tunjangan, dan kegiatan rutin. Sementara program-program pelayanan kepada masyarakat lebih banyak mengandalkan dana dari BKKBN,” jelasnya.
Ia menjelaskan, DPPKB memiliki berbagai program strategis, mulai dari pengendalian penduduk, pembangunan ketahanan keluarga, pelayanan keluarga berencana (KB), hingga program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah serta berbagai kegiatan pemberdayaan keluarga lainnya.
Namun, dengan pagu anggaran program yang hanya berkisar Rp10 miliar lebih pada 2026, menurutnya DPPKB harus bekerja keras agar seluruh program tetap dapat berjalan secara optimal.
Sri Puji juga memberikan apresiasi kepada para kader dan agen lapangan yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Menurutnya, mereka tetap aktif memberikan penyuluhan, pendampingan keluarga, dan pelayanan kepada masyarakat meski dukungan anggaran operasional masih sangat terbatas.
“Anggaran operasional sebenarnya masih sangat terbatas. Banyak kader yang bekerja di lapangan, tetapi dukungan anggaran, termasuk untuk operasional dan kegiatan mereka, masih minim,” katanya.
Meski demikian, Komisi IV DPRD Samarinda menilai pelaksanaan program DPPKB hingga saat ini masih berjalan sesuai target. Berbagai kegiatan tetap dapat direalisasikan berkat optimalisasi sumber daya yang dimiliki.
Ia berharap Pemerintah Kota Samarinda dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan keluarga. Menurutnya, investasi di sektor tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Kalau pembangunan infrastruktur hasilnya bisa langsung dilihat. Tetapi pembangunan keluarga baru akan terlihat hasilnya mungkin 10 sampai 20 tahun ke depan. Karena yang dibangun adalah kualitas manusianya,” pungkasnya.
