SAMARINDA.nusantaranews.info- Pembagian bantuan sosial (bansos) yang salah sasaran di Kota Samarinda memicu kritik keras dari kalangan legislatif. DPRD Samarinda mendesak agar pendataan sensus penerima bansos diperketat guna menjamin warga miskin tidak kehilangan haknya.
Markaca menyoroti lemahnya verifikasi lapangan oleh petugas sensus yang berakibat pada ketimpangan distribusi bantuan. Menurutnya, banyak warga yang benar-benar membutuhkan justru luput dari pendataan, sementara warga yang secara ekonomi mampu malah terdaftar sebagai penerima manfaat.
Ia menilai akar masalah dari karut-marut ini adalah buruknya kualitas pendataan di lapangan yang tidak mendetail dan tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
“Laporan petugas sensus kadang tidak detail, bahkan tak jarang warga yang sudah meninggal masih terdata,” ujar Markaca, Sabtu (11/07/2026).
Politisi dari Fraksi Gerindra ini menegaskan bahwa proses verifikasi tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau sekadar formalitas di atas kertas. Validasi data harus diperketat agar bansos tepat sasaran.
Selain itu kesalahan fatal seperti ini seharusnya bisa ditekan secara signifikan jika petugas lapangan aktif melibatkan perangkat lingkungan setempat, terutama Ketua RT.
“Kalau pendataan benar dan detail, kesalahan tidak akan terjadi. Maka pendataan harus detail, selektif, dan tidak boleh sembarangan karena menyangkut hak orang, kalau perlu berkoordinasi dulu dengan RT sehingga data lebih akurat,” pungkasnya
