SAMARINDA, nusantaranews.info – Anggota Komisi II DPR RI, KH Aus Hidayat Nur, melakukan kunjungan ke Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur pada Rabu (11/6/2025). Kunjungan ini berlangsung di Gedung DPRD Kaltim dan disambut langsung oleh Ketua Fraksi PKS Firnadi Ikhsan, S.Pi, bersama Sekretaris Fraksi Dr. Agusriansyah Ridwan, S.IP., M.Si, serta Bendahara Fraksi H. Laode Nasir, S.E.
Dalam pernyataannya kepada awak media, KH Aus Hidayat Nur menjelaskan bahwa kunjungannya bersifat spontan dan merupakan bagian dari tugas Komisi II DPR RI yang memiliki hubungan kerja dengan Kementerian Dalam Negeri, sebagai institusi induk dari seluruh DPRD provinsi di Indonesia.
“Ya, terima kasih. Ini sebenarnya kunjungan on the spot karena Komisi II memiliki hubungan kerja dengan Kemendagri yang merupakan pembina seluruh DPRD di Indonesia. Kami ingin melihat secara langsung sejauh mana aktivitas yang dilakukan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Fraksi PKS,” ujar KH Aus.
Ia juga mengapresiasi program “Hari Aspirasi” yang rutin dilaksanakan oleh Fraksi PKS DPRD Kaltim. Menurutnya, kegiatan ini selaras dengan program serupa yang ada di DPR RI, melalui Badan Aspirasi DPR RI yang diketuai oleh anggota Fraksi PKS, Netty Prasetiyani.
“Di DPR RI ada Badan Aspirasi yang merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) baru, dan ketuanya adalah Ibu Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS. Saya senang karena Fraksi PKS di daerah juga menjalankan fungsi serupa dengan membuka ruang aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Kegiatan Hari Aspirasi yang digagas oleh Fraksi PKS DPRD Kaltim ini mengangkat tema “Hari Suara Anda, Perjuangan Kami” yang digelar secara khusus dalam momentum bulan kelahiran Pancasila. Layanan ini dibuka untuk menampung berbagai masukan, keluhan, serta aspirasi masyarakat terkait isu-isu pembangunan daerah, persoalan pelayanan publik, hingga usulan kebijakan yang dibutuhkan masyarakat Kalimantan Timur.
Melalui kegiatan ini, Fraksi PKS DPRD Kaltim menunjukkan komitmennya untuk terus hadir mendengar dan memperjuangkan suara rakyat Kaltim dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan daerah.
