SAMARINDA.nusantaranews.info – Kebijakan Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat memukul keras kemampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam membiayai pembangunan infrastruktur.
Pasalnya dampak tersebut paling terasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, yang pada tahun 2026 mendatang dipastikan hanya menerima sekitar Rp834 miliar. Terjun jauh dari anggaran normal, yang selama ini berada pada kisaran Rp2 hingga Rp4 triliun.
Kepada awak media, Wakil Gubernur Kaltim, Ir.H Seno Aji, mengakui kondisi ini membuat banyak proyek terpaksa tertunda.
“Sangat banyak kegiatan yang terdampak. Karena memang faktanya untuk tahun 2026, anggaran PUPR berada di bawah satu triliun,” tegasnya, usai memimpin upacara Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke-80 tahun, di halaman Kantor Dinas PUPR-Pera Kaltim, pada Rabu (03/12/2025).
Seno Aji mengatakan, dengan anggaran yang terpangkas sedemikian besar, Pemprov Kaltim harus menetapkan skala prioritas yang ketat.
Yang mana salah satu strategi efisiensinya ialah dengan menunda peningkatan ruas jalan, yang kondisinya masih tergolong baik.
“Yang dipangkas tentu pekerjaan jalan yang kondisinya sudah bagus. Biasanya kita lakukan pelapisan ulang, tapi kalau masih di angka sekitar 85 persen, itu kita tahan dulu,” jelasnya.
Ia juga memastikan, prioritas anggaran akan difokuskan pada ruas jalan yang dinilai kerusakannya parah, khususnya yang berada dibawah kategori 60 persen.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa proyek-proyek strategis tetap dilanjutkan. Salah satunya adalah pembangunan jalan penghubung Kutai Barat menuju Mahakam Ulu, yang menjadi salah satu akses vital di wilayah pedalaman.
Kata dia, untuk proyek ini, Pemprov Kaltim tetap mengalokasikan Rp100 miliar, sementara pemerintah pusat menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp420 miliar melalui kementerian terkait.
“Insyaallah, akhir 2026 jalan menuju Mahakam Ulu sudah mulus,” tutupnya.
