SAMARINDA.nusantaranews.info–Praktik penahanan ijazah milik pekerja oleh perusahaan kembali menjadi sorotan DPRD Kota Samarinda. Komisi IV DPRD meminta seluruh perusahaan menghentikan praktik tersebut dan memastikan hak-hak normatif karyawan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan ijazah merupakan dokumen pribadi yang sepenuhnya menjadi hak pekerja. Karena itu, perusahaan tidak seharusnya menjadikan ijazah sebagai jaminan selama berlangsungnya hubungan kerja.
Menurut Novan, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menahan dokumen pendidikan milik karyawan, terlebih ketika hubungan kerja telah berakhir. Perusahaan wajib mengembalikan dokumen tersebut kepada pemiliknya.
“Tidak ada alasan perusahaan menahan ijazah karyawan. Jika hubungan kerja sudah berakhir, ijazah harus dikembalikan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie.
Ia menjelaskan, persoalan ketenagakerjaan yang menjadi perhatian Komisi IV tidak hanya berkaitan dengan penahanan ijazah.
Pihaknya juga masih menerima berbagai laporan pekerja mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa pesangon, ketidakjelasan status pekerjaan, pembayaran upah di bawah ketentuan, hingga pemutusan kontrak secara mendadak.
Atas kondisi tersebut, Novan meminta perusahaan lebih memperhatikan kewajiban terhadap tenaga kerja. Mulai dari kejelasan perjanjian kerja, pembayaran upah sesuai aturan, kepesertaan jaminan sosial, hingga pemberian pesangon apabila terjadi PHK.
Di sisi lain, ia mengakui penanganan persoalan ketenagakerjaan di tingkat kota masih menghadapi keterbatasan kewenangan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan pemerintah provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur.
Sementara itu, Disnaker Kota Samarinda lebih berperan dalam memfasilitasi serta mengoordinasikan penyelesaian pengaduan yang disampaikan para pekerja.
“Pengawasan ketenagakerjaan bukan lagi kewenangan Disnaker kota, melainkan provinsi. Namun, kami tetap berupaya memfasilitasi setiap pengaduan pekerja,” jelasnya.
Novan turut menyoroti mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dinilai membutuhkan waktu cukup panjang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, penyelesaian sengketa harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari perundingan bipartit, mediasi di dinas tenaga kerja, hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Proses tersebut, menurutnya, dapat berlangsung selama berbulan-bulan. Situasi ini berpotensi semakin memberatkan pekerja yang telah kehilangan sumber penghasilan akibat PHK.
“Ketika terkena PHK, pekerja langsung kehilangan penghasilan. Sementara proses memperjuangkan haknya bisa berlangsung berbulan-bulan,” ungkapnya.
Meski pengawasan berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, Komisi IV DPRD Samarinda memastikan tetap membuka ruang pengaduan bagi masyarakat pekerja. DPRD juga siap menjadi fasilitator komunikasi antara karyawan, perusahaan, dan Disnakertrans Kaltim.
Novan berharap perusahaan dapat mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan hubungan industrial. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan pelaksanaan kewajiban oleh para pekerja.
“Perusahaan harus taat aturan dan pekerja juga menjalankan kewajibannya. Kita ingin hubungan industrial yang sehat, pekerja sejahtera, dan usaha tetap berkembang,” pungkasnya.













