SAMARINDA.nusantaranews.info– Penanganan persoalan sampah di Kota Samarinda membutuhkan kedisiplinan masyarakat serta ketegasan pemerintah dalam menjalankan aturan.
Pasalnya, sejumlah tempat penampungan sementara (TPS) masih kerap dipenuhi sampah meskipun sebelumnya telah dibersihkan oleh petugas.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Andriansyah, menyoroti masih banyaknya warga yang membuang sampah di luar jadwal yang telah ditentukan. Padahal, pemerintah sudah menetapkan waktu pembuangan sampah mulai pukul 18.00 hingga 06.00 Wita.
Menurutnya, pelanggaran tersebut membuat upaya petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam menjaga kebersihan TPS menjadi kurang maksimal. Sampah yang telah diangkut pada pagi hari kembali menumpuk akibat masih adanya masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan.
Ia mengungkapkan, kondisi TPS bahkan bisa kembali penuh pada pukul 08.00 hingga 10.00 Wita. Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan pengangkutan, tetapi juga perilaku masyarakat dalam mematuhi aturan.
“Peraturan membuang sampah saja yang dari jam 06.00 sore sampai jam 06.00 pagi itu pun banyak terlanggar di lapangannya. Pagi harusnya sudah bersih, jam-jam 08.00, jam 10.00 sudah penuh lagi TPS itu. Padahal itu dilarang,” kata Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Andriansyah.
Aan, sapaan akrab Muhammad Andriansyah, menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap masyarakat yang masih melanggar.
Menurutnya, aturan yang sudah ditetapkan tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak disertai penerapan sanksi secara konsisten.
Ia menyebut, DLH Samarinda saat ini telah memiliki bidang penegakan hukum (Gakkum) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Keberadaan perangkat tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk mendukung penindakan terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.
Selain itu, Aan juga mengusulkan agar Samarinda mempertimbangkan kebijakan seperti yang diterapkan di Jakarta, yakni petugas tidak mengangkut sampah yang tidak dikemas dengan baik atau tidak sesuai ketentuan pemilahan.
Menurutnya, kebijakan tersebut memungkinkan untuk diterapkan di Samarinda dengan terlebih dahulu menyesuaikan regulasi daerah. Ia menilai keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menjalankan aturan yang telah disusun.
“Bisa, sangat bisa. Nanti regulasinya kita atur lagi. Teman-teman DLH juga sudah ada Gakkum sekarang. Sudah ada PPNS-nya, sehingga sangat mungkin untuk kita terapkan. Tinggal keseriusan kita saja lagi untuk bisa menjalankannya,” tutupnya.













