SAMARINDA.nusantaranews.info – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim akan diperiksa kembali sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran.
Evaluasi tersebut diberlakukan untuk memastikan setiap belanja yang direncanakan memang memiliki kebutuhan dan urgensi yang jelas.
Seno Aji mengatakan, pengadaan dengan nilai di atas Rp10 juta menjadi bagian yang akan diperiksa. Namun, evaluasi tidak hanya melihat nominal, melainkan juga mempertimbangkan peruntukan dan tingkat kebutuhannya.
Sejumlah kebutuhan seperti kendaraan dinas, komputer, alat tulis kantor (ATK), hingga pengadaan lainnya di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) akan diseleksi kembali.
Menurut Seno Aji, pemerintah tidak ingin seluruh rencana belanja direalisasikan hanya karena sebelumnya sudah masuk dalam perencanaan anggaran.
“Kalau memang itu tidak penting, jangan dibeli,” tegasnya pada Senin (13/07/2026).
Ia meminta Sekretariat Daerah Kaltim melakukan penyaringan terhadap usulan dari masing-masing OPD. Pengadaan yang benar-benar diperlukan untuk mendukung tugas pemerintahan dan pelayanan tetap dapat dilakukan.
Sementara itu, belanja yang belum mendesak dapat ditunda sehingga anggaran daerah dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas, ia menilai langkah efisiensi tersebut penting untuk menjaga kemampuan fiskal daerah, terutama dalam pelaksanaan perubahan APBD 2026.
Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, verifikasi dilakukan untuk menentukan apakah suatu belanja memang harus segera dilaksanakan atau masih memungkinkan ditunda.
Menurutnya, belanja yang bersifat prioritas dan mandatori tetap dapat dilaksanakan. Sebaliknya, pengadaan yang belum mendesak dapat dihentikan sementara.
“Kalau belanjanya bisa ditunda, otomatis tidak dikerjakan atau tidak dilelang,” jelas Sri.
Ia menambahkan, proses verifikasi difokuskan pada belanja pengadaan barang dan jasa. Sementara belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji, tidak masuk dalam evaluasi tersebut.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Kaltim berupaya memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program-program yang dianggap penting bagi masyarakat.
