SAMARINDA.nusantaranews.info — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong penyesuaian kuota produksi batu bara setelah kebijakan pembatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) berdampak terhadap aktivitas pertambangan di daerah.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait persoalan tersebut. Dari komunikasi yang dilakukan, pemerintah daerah mendapat informasi bahwa relaksasi maupun penambahan RKAB akan segera dilakukan.
“Informasinya minggu depan akan ada perkembangan terbaru mengenai relaksasi atau penambahan RKAB. Dipastikan ada,” ujar Seno Aji, Senin (10/08/2026).
Menurut Seno, penyesuaian RKAB penting bagi Kaltim karena sektor batu bara masih memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.
Sebelumnya, Pemprov Kaltim telah menyampaikan permintaan kepada Kementerian ESDM agar kuota produksi batu bara di Kaltim dapat ditingkatkan.
“Kami sebelumnya memang meminta Kementerian ESDM menaikkan RKAB di Kalimantan Timur,” katanya.
Ia berharap kebijakan relaksasi tersebut dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk kembali menjalankan kegiatan produksi secara lebih optimal. Dengan demikian, dampak pembatasan produksi terhadap pekerja dan perekonomian daerah dapat ditekan.
Pemprov Kaltim akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat sembari menunggu kepastian mengenai besaran tambahan kuota dan mekanisme pelaksanaannya.
“Kita tunggu perkembangan dari pemerintah pusat. Yang jelas, ada relaksasi,” pungkasnya.
