SAMARINDA.NUSANTARA NEWS- Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), M Udin meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengevaluasi realisasi program Rumah Layak Huni (RLH), khususnya yang menggunakan anggaran CSR (Corporate Social Responsibility) dari beberapa perusahaan.
“Kita tentu apresiasi terkait realisasi program tersebut. Tapi ada yang perlu dievaluasi terutama yang menggunakan anggaran CSR,” kata M Udin.
Menurut Udin, yang perlu dievaluasi adalah terkait adanya rumah atau tempat tinggal masyarakat yang jauh dari lokasi perusahaan. Padahal jika melihat kondisinya, sebenarnya sudah layak untuk mendapatkan program tersebut (Program RLH).
Padahal, kata Udin, semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan program tersebut. Terutama masyarakat dengan kategori tidak mampu secara ekonomi atau finansial.
“Kita mempertanyakan nasib rakyat yang jauh dari lingkar tambang, kan pasti tidak terakomodir. Jadi hal seperti ini perlu dipikirkan juga oleh pemerintah,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa, sebanyak 5.135 unit RLH yang telah dibangun. Kemudian terdapat 10 perusahaan yang telah berkomitmen dalam membantu percepatan realisasi RLH, sehingga hal itu merupakan kewajiban dari seluruh perusahaan yang terlibat.
Ia turut mengapresiasi atas capaian mengenai program itu dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor-Hadi Mulyadi, telah bekerja keras memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat Kaltim, meluncurkan program RLH, melakukan percepatan pembangunan dan lainnya.
Maka dari itu demi melanjutkan kesejahteraan masyarakat tersebut, saat ini tugas yang ada perlu dilanjutkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
“Sekarang adalah tugas Pj melanjutkan program itu khususnya RLH. Masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan bareng-bareng,” ujarnya. (Usm)
